Jum'at, 19 Oktober 2018

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJAINSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA

Pasal 1

(1) Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah instansi dilingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah.

(2) Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

Pasal 2

kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri atas : kantor wilayah Kementerian Agama provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pasal 4

kantor wilayah Kementerian Agama provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan menteri agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan dan penetapan visi misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
  2. pelayanan, bimbingan dan pembinaan dibidang Haji dan Umrah;
  3. pelayanan, bimbingan dan pembinaan dibidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
  4. pembinaan kerukunan umat beragama;
  5. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi;
  6. Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama.
  7. Pengkoordinasian Perencanaan, pengendalian dan pengawasan dan evaluasi program; dan
  8. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Pasal 852

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara dilingkungan kantor wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 853

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

  1. Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta laporan;
  2. pelaksanaan urusan keuangan;
  3. Penyusunan organisasi dan tata laksana.
  4. Pengelolaan urusan kepegawaian.
  5. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
  6. Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama.
  7. pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan
  8. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan pengelolaan barang/kekayaan negara pada kantor wilayah kementerian agama.

Pasal 854

Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

  1. Subbagian perencanaan dan keuangan;
  2. Subbagian organisasi, tata laksana dan kepegawaian;
  3. Subbagian hukum dan kerukunan umat beragama;
  4. Subbagian informasi dan hubungan masyarakat;
  5. Subbagian umum; dan
  6. Kelompok jabatan fungsional

Pasal 855

(1) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 854 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan laporan serta pelaksanaan urusan keuangan.

(2) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 854 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan urusan kepegawaian.

(3) Subbagian hukum dan kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 854 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dan pelaksanaan kerukunan umat beragama serta pelayanan masyarakat khonghucu.

(4) Subbagian Informasi dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 854 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat.

(5) Subbagian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 854 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan pengelolaan barang/kekayaan negara pada kantor wilayah kementerian agama.

Pasal 856

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal851 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pengelolaan sistem informasi dibidang pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 857

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah;
  2. pelaksanaan pelayanan, bimbingan, danpenyiapanpembinaandi bidang kurikulum dan evaluasi, pendidikdan tenaga kependidikan, sarana prasarana,pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan
  3. Evaluasi dan penyusunan laporan dibidang pendidikan madrasah.

Pasal 858

Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Madrasah terdiri atas:

  1. Seksi Kurikulum dan Evaluasi;
  2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana;
  4. Seksi Kesiswaan;
  5. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah;
  6. Kelompok jabatan fungsional

Pasal 589

1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang Kurikulum dan Evaluasi para RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

2) Seksi Pendidik danTenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana para RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

(4) Seksi kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 858 huruf d mempunyai tugas melakukan bahan penyiapan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan dibudang pengembangan potensi siswa pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

(5) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 858 huruf e mempunyai tugas melakukan bahan penyiapan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan dibidang pengembangan kelembagaan kerjasama serta pengelolaan Sistem Informasi pendidikan RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

Pasal 860

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan serta pengelolaan sistem informasi dibidang pendidikan Agama dan Keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 861

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860, Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
  2. pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan penyiapan pembinaan di bidang Pendidikan Agama pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan diniyah, pendidikan alquran, dan pondok pesantren serta pengelolaan sistem informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam; dan
  3. Evaluasi dan penyusunan laporan dibidang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Pasal 862

Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam terdiri atas:

  1. Seksi Pendidikan Agama Islam pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
  2. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah;
  3. Seksi Pendidikan diniyah dan pendidikan alquran;
  4. Seksi Pondok Pesantren;
  5. Seksi Sistem Informasi Madrasah Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
  6. Kelompok jabatan fungsional

Pasal 863

1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 862 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang Pendidikan Agama Islam pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 862 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah.

(3) Seksi Pendidikan diniyah dan pendidikan alquran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 862 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang Pendidikan diniyah dan pendidikan alquran.

(4) Seksi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal 862 huruf d mempunyai tugas melakukan bahan penyiapan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan dibidang Pondok Pesantren.

(5) Seksi Sistem Informasi Madrasah Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 862 huruf e mempunyai tugas melakukan bahan penyiapan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan dibidang pengelolaan Sistem Informasi Madrasah Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.

Pasal 864

Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan serta pengelolaan sistem informasi dibidang Penyelenggara Haji dan Umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 865

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864, Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang Penyelenggara Haji dan Umrah ;
  2. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, dan pengelolaan keuangan haji, pembinaan jamaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi serta pengelolaan sistem informasi haji; dan
  3. Evaluasi dan penyusunan laporan dibidang Penyelenggara Haji dan Umrah .

Pasal 866

Susunan Organisasi Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah terdiri atas:

  1. Seksi pendaftaran dan dokumen haji;
  2. Seksi pembinaan Haji dan Umrah ;
  3. Seksi akomodasi, transportasi dan perlengkapan haji;
  4. Seksi pengelolaan keuangan haji;
  5. Seksi sistem informasi haji;
  6. Kelompok jabatan fungsional

Pasal 867

1) Seksi pendaftaran dan dokumen haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji.

2) Seksi pembinaan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pembinaan Haji dan Umrah.

(3) Seksi akomodasi, transportasi dan perlengkapan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang akomodasi, transportasi dan perlengkapan haji.

(4) Seksi pengelolaan keuangan haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 866 huruf d mempunyai tugas melakukan bahan penyiapan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan haji.

(5) Seksi sistem informasi haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 866 huruf e mempunyai tugas melakukan bahan penyiapan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan dibidang sistem informasi haji dan umrah.

Pasal 868

Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 869

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 868, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
  2. penyiapan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab rukyat, dan pembinaan syariah serta sistem informasi urusan agama Islam dan pembinaan syariah; dan
  3. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah.

Pasal 870

Susunan Organisasi Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariahterdiri atas:

  • Seksi Kepenghuluan;
  • Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama;
  • Seksi Kemasjidan;
  • Seksi Produk Halal;
  • Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam;
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 871

  1. Seksi Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan kepenghuluan.
  2. Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan pemberdayaan kantor urusan agama.
  3. Seksi Kemasjidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan kemasjidan.
  4. Seksi Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang produk halal.
  5. Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870 huruf e mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan pembinaan syariah dan sistem informasi urusan agama Islam.