Sabtu, 04 Desember 2021

Kepala Kemenag Muna Pimpin Rakor, Sosialisasikan Instruksi Bupati Muna

  • Rabu, 24 November 2021 18:09 WIB
Kemenag Muna Gelar Rakor, Sosialisasikan Instruksi Bupati Muna, Dipimpin Kepala Kemenag Muna, di Aula Kemenag Muna, Rabu, 24 November 2021.

Raha (Humas Sultra) --- Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Muna, Drs. H. Kammarudin, M.Si, didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU), para Kepala Seksi, dan Koordinator Pengawas (Korwas), Rabu, (24/11/ 2021), pimpin Rapat Koordinasi (Rakor), di Aula Kantor Kemenag Kab. Muna.

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rakor Lintas Sektoral dan Lintas Program yang dipimpin Bupati Muna, dihadiri Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Muna, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, dan para Kepala Desa/Lurah se Kab.Muna, pada hari Selasa, 16 November 2021 di Aula Gedung Galampa Kantolalo Raha, Rumah Jabatan Bupati Muna, dalam upaya pencegahan penularan Covid-19, melalui program Vaksinasi Covid-19, untuk peningkatan Herd Immunity (Kekebalan Kelompok) di masyarakat Kab. Muna.

Rakor hari ini, diikuti para Kepala Madrasah Negeri dan Swasta, para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan (Kec)/Penghulu, para Penyuluh Agama Islam Fungsional PNS se Kab. Muna.

Dalam arahannya, H. Kammarudin mengatakan bahwa, rakor hari ini menindak lanjuti Instruksi Bupati Muna Nomor 443.1/2273 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Di Kabupaten Muna.

"Instruksi Bupati Muna ini, merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2020, tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," ungkapnya.

"Instruksi Bupati ini, ditujukan kepada  Camat, Lurah, Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Honorer," ujarnya.

"Kepada seluruh PNS, PPPK, dan Tenaga Honorer  lingkup Pemerintah Kabupaten Muna untuk mengikuti Vaksinasi Covid-19 kecuali tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin Covid-19 yang tersedia dan/atau yang tidak lulus skrining penyuntikan  Vaksin Covid-19 dari instansi berwenang, dan jika tidak bersedia mengikuti Vaksinasi Covid-19 akan dikenakan sanksi tegas berupa: 
a. sanksi disiplin bagi PNS dan PPPK;
b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, serta
c. pemberhentian dari Tenaga Honorer bagi Tenaga Honorer," lanjutnya.

"Camat, Lurah, dan Kepala Desa agar menunda pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial yang bersumber dari APBN, APBD, dan APB Desa kepada setiap orang/masyarakat di wilayahnya serta penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan bagi warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 dan memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 tetapi tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19, kecuali tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin  Covid-19 yang tersedia dan/atau yang tidak lulus skrining penyuntikan Vaksin Covid-19 dari instansi berwenang," sambungnya.

Instruksi Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu  pada tanggal 18 November 2021, dan saya sangat berharap agar Instruksi ini dilaksanakan oleh segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kemenag Kab. Muna," tambahnya.

"Saya juga menyampaikan kepada para Kepala Madrasah Negeri dan Swasta, untuk menyampaikan Instruksi ini kepada para guru dan siswa, agar segera melaksanakan Vaksinasi Covid-19, demikian juga dengan para Kepala KUA Kec. agar menyampaikan kepada stafnya dan para Penyuluh non PNS," pungkasnya.

Sumber : -
Penulis : Drs. La Ode Yadi/Kemenag Kab. Muna
Editor : Syech
Dibaca : 39 kali