Rabu, 20 Oktober 2021

Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Sultra, Dirjen PHU Bahas Diseminasi Haji Tahun 2021

  • Kamis, 23 September 2021 17:19 WIB

Kendari, (Humas Sultra) --- Plt. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Khoirizi, berkesempatan hadir dan bertatap muka dengan Jajaran Kanwil Kemenag Sultra dalam rangka melakukan Diseminasi Penyelenggaraan Haji pada kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umroh (Jamarah), kamis, (23/9/2021).  

Kegiatan yang laksanakan secara daring dan luring ini dihadiri Kepala Biro Umum Setjen Kemenag RI sekaligus Plt. Kakanwil Kemenag Prov. Sulawesi Tenggara, Fesal Musaad, Deputi Keuangan BPKH dan MUI Pusat secara virtual, para pejabat eselon III lingkup Kanwil Kemenag Sultra, Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota Se Sultra, pimpinan Ormas Keagamaan, Pimpinan KBIH dan PPIU.

Plt. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Khoirizi mengatakan acara hari ini menjadi penting dan diperlukan untuk menjawab hoaks yang ada, terkait keputusan yang diambil pemerintah yang tertuang dalam KMA nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Dikatakannya, ibadah haji merupakan rukun islam kelima bagi yang mampu. Menurutnya, probelamatika yang dihadapi, banyak orang hanya menterjemahkan haji itu sebagai kewajiban namun diperlukan istitoah (Mampu). Paling tidak ada tiga istitoah yang harus dipenuhi, pertama istitoah ibadah, istitoah perjalanan, ketiga istitoah kesehatan dan keselamatan.

“Kalaulah dalam suasana normal kita kedepankan istitoah ibadah, tetapi pada hari ini kita mengedepankan keselamatan, kesehatan dan keamanan. Maka dengan pertimbangan itulah pemerintah mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji dan umrah. Ini menjadi pertimbangan pertama, karena persoalan pandemic menjadi ancaman tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia, maka mau tidak mau pemerintah mengambil keputusan itu.

Pertimbangan kedua, lanjutnya, ketika tanggal 3 juni 2021 waktu persiapan pemberangkatan haji tersisa 30 hari, sementara dalam waktu normal kita membutuhkan waktu tidak kurang 6-8 bulan. Jika kita lakukan tanpa perhitungan dan persiapan yang matang, maka akan dirugikan jemaah itu sendiri.

Ketiga, ungkapnya sampai dengan 3 juni 2021, pemerintah Indonesia belum menandatangani surat kerjasama (taklimatul hajj) dengan Pemerintah Arab Saudi. “Mungkinkah kita melakukan persiapan sementara kuotanya belum kita ketahui. Seluruh persiapan diawali berapa kuota yang kita dapatkan, dari situlah kita akan mulai menghitung berapa kebutuhan hotel, makan, bus, pesawat, asrama kita, besaran biaya haji tahun berjalan,” terangya.

Dari tiga sisi itulah, keputusan tidak memberangkatkan bukan keputusan sederhana dan mudah, keputusan mendadak tetapi sebuah keputusan yang sudah di mitigasi sedemikian rupa, baik dari sisi koordinasi seluruh stakeholder, baik DPR, Kementerian terkiat, ulama, masyarakat, kementerian/lembaga, semua mengatakan tahun ini kita tidak berangkatkan,” jelasnya.

Lebih jauh, Plt. Dirjen PHU menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mempunyai utang kepada pemerintah Arab Saudi, dan terus melakukan komunikasi dan koordinasi terkait kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di masa Pandemi.

Selanjutnya, Khoirizi menerangkan bahwa penggunaan dana haji untuk infrastruktur adalah hoaks, dana tersebut diperuntukkan bagi kepentingan jemaah, dana yang terhimpun dari jemaah digunakan sesuai regulasi yang ada sehingga dijamin keamanannya. “Tidak pernah uang haji digunakan hal-hal lain kecuali untuk kepentingan jemaah, jangankan untuk infrastruktur untuk kepentingan umrah pun tidak boleh digunakan padahal sama-sama ibadah,” ungkapnya.

Terkait isu anggaran 21,7 Milyar yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini, Dirjen PHU menjelaskan besaran dana tersebut dipergunakan untuk sosialisasi di 514 kab/kota pada 34 provinsi untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pertimbangan pembatalan haji  dan isu hoaks yang beredar di masyarakat.

“Acara hari ini sangat diperlukan, mudah-mudahan yang hadir bisa meneruskan informasi kepada masyarakat dan khalayak ramai,” pungkasnya.

Sebelumnya, Plt. Kakanwil Kemenag Prov. Sulawesi Tenggara, Fesal Musaad mengatakan desiminasi pembatalan Keberangkatan Haji penting dilakukan agar tidak menjadi bola liar dimasyarakat. Ia mengungkapkan, terkait kebijakan pembatalan Keberangkatan Haji tahun 2020 dan tahun 2021, selain alasan pandemi Covid-19, ada isu di media sosial dan dimasyarakat yang tak kalah penting untuk disosialisasikan.

Fesal Musaad juga menyampaikan terkait rencana Embarkasi Antara Sultra mengingat jemaah haji yang tersebar di 17 Kab/Kota terjadi disorientasi pemberangkatan menuju Embarkasi Makassar. Dengan adanya Embarkasi Antara Sultra akan diintegrasikan hanya melalui satu bandara. Terlebih lagi ini merupakan komitmen pemerintah provinsi Sultra dan Pemkot Kendari sebagai mitra strategis mewujudkan hajat bersama, umat, bangsa dan Negara.

“Oleh karena itu kami konsen membangun Infrastruktur di Asrama Haji termasuk aula kedatangan dan keberangkatan, Wisma, studio Manasik, lintasan Sai, poliklinik, gudang, restoran, ruang Imigrasi,” jelasnya.  

Mengakhiri pengantarnya, ia meminta kepada BPKH melalui dana kemaslahatan umat agar kedepan asrama transit Sultra perlu mendapat mobil operasional termasuk ambulans untuk calon Jemaah Haji di Provinsi Sulawesi Tenggara,” tandasnya.

Sumber : -
Penulis : Rio Tufail Ramadhan. SH
Editor : Waliullah. S. IP
Dibaca : 175 kali