Jum'at, 18 September 2020

Kepala Kemenag Wakatobi Beri Sambutan dalam Kegiatan Sosialisasi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Haji dan Umrah

  • Selasa, 15 September 2020 15:39 WIB
Pembinaan dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Wangi-Wangi (Humas Sultra) --- Selasa (15/09), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, Khalifah, memberikan sambutan pada kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8  tahun 2019 tentang Penyelenggaran Haji dan Umrah di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, yang diikuti oleh para Kepala KUA Kecamatan dan Penyuluh Agama Islam se-Kabupaten Wakatobi.

Mengawali sambutannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelenggaraan ibadah haji menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019

“Perlu diingat bahwa dalam UU Nomor 8 tahun 2019 dijelaskan tugas utama pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Selain itu, pemerintah juga wajib menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji” jelas Khalifah

Oleh karena itu, Ia memberikan apresiasi atas dilaksanakannya kegiatan tersebut. Menurutnya  Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8  tahun 2019 tentang Penyelenggaran Haji Dan Umrah merupakan sebuah terobosan yang baik dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Haji Dan Umrah yang transparan dan akuntabel

“Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8  tahun 2019 tentang Penyelenggaran Haji Dan Umrah ini merupakan sesuatu yang sangat baik, sebab melalui kegiatan ini, segala pertanyaan dan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaran ibadah haji maupun umrah dapat kita tanyakan secara langsung” ungkap Khalifah

 “Kita ketahui bahwa pengelolaan dan pelaksanaan ibadah haji membutuhkan dana yang besar dan melibatkan banyak pihak, sehingga semua harus benar-benar, terlayani dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggaraan haji yang transparan dan akuntabel mencerminkan pelayanan yang maksimal” tambahnya

Selanjutnya Khalifah berharap kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut dengan maksimal, sehingga dapat disosisalisasi kembali kepada masyarakat.

“Marilah kita mengikuti kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8  tahun 2019 ini dengan baik, sehingga dapat disosisalisasi kembali kepada masyarakat” pungkasnya

Dalam Penjelasan UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dikatakan bahwa Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8  tahun 2019 tentang Penyelenggaran Haji dan Umrah menghadirkan pemateri Lampane yang merupakan Kepala Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah pada Bidang PHU Kanwil Kemenag Sultra.

Sumber : -
Penulis : Arjun, S.Pd/Kementerian Agama Kab. Wakatobi
Editor : Rio Tufail Ramadhan. SH
Dibaca : 40 kali