Jum'at, 03 Juli 2020

Kemenag Muna Gelar Rapat Persiapan Monev, Pelaksanaan Tusi, dan Layanan Pada KUA

  • Rabu, 24 Juni 2020 13:56 WIB
Kemenag Muna Gelar Rapat Persiapan Monev Pada KUA, dipimpin Kepala Kemenag Muna, Drs. H. Muhammad Basri, M.Pd, Selasa, 23 Juni 2020

Raha (Humas Sultra) --- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten (Kab) Muna, Hari Selasa (23/6) di Aula Kantor Kemenag Kab. Muna, melalui Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, menggelar rapat, terkait dengan persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Tugas, dan Fungsi (Tusi), serta Layanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan (Kec).

Rapat dipimpin Kepala Kemenag Muna, Drs. H. Muhammad Basri, M. Pd, didampingi Kepala Seksi (Kasi) Bimas Islam, H. Muhammad Yusuf Panay, S.Ag, M.Pd.

Dalam pengantarnya, selaku moderator, H. Muhammad Yusuf, mengatakan bahwa Monev ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala pada setiap tahunnya  oleh Seksi Bimas Islam dan segenap Stakeholder yang ada di Kemenag Kab. Muna, untuk memastikan bahwa tugas, fungsi serta layanan yang ada di Kantor KUA Kec, berjalan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dan sesuai dengan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Agama.

"Untuk kegiatan Monev tahun ini, sesuai dengan hasil komunikasi dengan Kepala Kemenag, bahwa ia akan menawarkan format atau model yang berbeda dengan monev-monev  sebelumnya, dengan harapan, untuk lebih memberikan semacam makna bahwa layanan KUA itu dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat,  bahwa layanan di KUA tidak hanya sebatas layanan nikah dan rujuk saja, sebagaimana pemahaman masyarakat umum, akan tetapi ada juga layanan-layanan lain yang berlaku di KUA, karena pada prinsipnya KUA Kecamatan adalah ujung tombak/garda terdepan Kemenag yang ada di wilayah Kecamatan dalam hal pelaksanaan pelayanan publik," ungkapnya.

Selanjutnya, H. Muhammad Basri dalam arahannya mengatakan bahwa, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kegiatan rapat hari ini khususnya kepada para Kepala KUA, yang pertama terkait penyembelihan hewan dan kehalalan daging kurban, sesuai dengan Surat Edaran Menag RI  Nomor : 31 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyembelihan Hewan Dan Kehalalan Daging Kurban Dalam Situasi Covid-19, yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi (Prov) Sulawesi Tenggara (Sultra) Nomor B- 2078/Kw-24/5/HM.00/06/2020. Tolong teman-teman Kepala KUA dibaca prosedurnya, dan tolong Kasi Bimas di tindak lanjuti dengan persuratan.

"Yang kedua kata H. Muhammad Basri, tentang kasus pernikahan di Semarang, hal mana dua orang kerabat pasangan yang menikah, yang dinyatakan positif Covid-19, dan meninggal dunia, karena melalaikan protokol Kesehatan Covid-19. Maksud saya kepada teman-teman Kepala KUA dalam melaksanakan tugas tetap mematuhi protokol Kesehatan Covid-19, saya berharap utamakan kesehatan dan keselamatan," ujarnya.

"Yang ketiga, tentang revisi anggaran Bimbingan Perkawinan (Binwin), yang biasanya, pelaksanaannya selama ini dalam bentuk tatap muka, namun karena masa pandemi Covid-19, maka dilaksanakan secara virtual atau dengan membagikan modul binwin, berupa buku-buku kepada calon pengantin," lanjutnya.

Lebih lanjut yang kempat, H. Muhammad Basri mengimbau kepada seluruh Kepala KUA, agar senantiasa memelihara kerukunan dan kegotongroyongan umat beragama, baik dalam masa pandemi maupun sesudahnya, khususnya bagi wilayah-wilayah KUA yang beragam pemeluk agamanya, tolong dijaga kerukunannya dan kalau ada riak-riak, atau gejolak-gejolak, tolong dilaporkan kepada kami untuk ditindaklanjuti bersama Pemerintah setempat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

"Yang kelima, tutur H. Muhammad Basri, yang ingin saya sampaikan kepada para Kepala KUA, agar senantiasa memantau atau menge
cek penerapan protokol Kesehatan pada rumah-rumah ibadah.

Adapun yang keenam yang ingin saya sampaikan, adalah tentang hasil meeting secara virtual dengan Direktur Bina KUA Kemenag RI pada tanggal 17 Mei 2020, bahwa ada beberapa hasil rapat yang disepakati pada saat itu, antara lain : 
1. Semua anggaran dipangkas untuk penanggulangan Covid-19, kecuali Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),
2. Pelaksanaan Akad Nikah boleh dilaksanakan diluar KUA, tetapi dengan memenuhi protokol kesehatan,
3. Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dan Pemilihan KUA Teladan Tahun 2020, ditiadakan, dan anggarannya dialihkan untuk melengkapi Sarana dan Prasarana (Sarpras) pada Bimas Islam, seperti Komputer, Printer dan lain-lain,
4. Masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan, maka kepala KUA berhak menolak pelayanan Nikah,
5. Kepala KUA/Penghulu, harus bisa memastikan bahwa pasangan Catin adalah nyata kebenarannya, artinya bukan pernikahan sesama jenis, pria dengan pria, atau wanita dengan wanita.,
6. Kepala KUA/Penghulu, dilarang melaksanakan Kegiatan Akad Nikah, secara Virtual, karena menyalahi Hukum Fiqh dan Hukum Positif.

"Yang ketujuh  H. Muhammad Basri, menyampaikan kepada Kepala KUA, agar senantiasa merenungi, memahami, melaksanakan tugas dan Ffungsi (tusi)nya, sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) RI, Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Adapun Tugas dan Fungsi Kepala KUA dimaksud, adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk,
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam,
3. Pengelolaan dokumentasi, dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan,
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,
5. Pelayanan dan bimbingan kemasjidan,
6. Pelayanan dan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah,
7. Pelayanan dan bimbingan dan penerangan agama Islam,
8. Pelayanan dan bimbingan zakat dan wakaf,
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan, dan
10. Melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah haji reguler," urainya.

"Yang kedelapan, saya  mengharapkan kepada Kepala KUA, untuk melakukan MoU atau perjanjian kerja sama dengan Puskesmas, terkait masalah imunisasi catin, dan nantinya juga kita akan melakukan MoU dengan BKKBN, terkait penekanan angka kelahiran," sambungnya.

"Yang kesembilan, saya juga berharap kepada teman-teman Kepala KUA, agar selalu memantau dan bahkan mencegah munculnya paham paham radikalisme dan aliran-aliran sesat diwilayah kerjanya masing-masing," tambahnya.

Terkait Monev, H. Muhammad Basri, mengatakan bahwa in syaa Allah, kita akan laksanakan pada bulan Juli mendatang, dan mudah-mudahan situasinya sudah bisa normal, aman dari ancaman Covid-19.

"Maksud saya, saya ingin menawarkan kepada para Kepala KUA jika sekiranya disetujui, dalam kegiatan monev nanti, kita akan hadirkan pihak-pihak terkait, seperti Camat, Danramil, Kapolsek, Babinsa, Kapospol, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAF), dan Penyuluh Agama Islam Non PNS, Pengurus Masjid, Majelis Taklim dan TPQ, di wilayah tugas kita, agar kita bisa duduk bersama, membicarakan apa saja yang perlu kita bicarakan untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan kita, sesuai dengan tugas dan fungsi kita," harapnya.

"Disamping itu, agar kita juga dikenal ditengah masyarakat, bahwa tugas dan fungsi kita itu, bukan hanya pada layanan nikah dan rujuk saja, tetapi ada beberapa layanan lain, yaitu melaksanakan tugas, menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, seperti yang termaktub dalam PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan," pungkasnya.

Sumber : -
Penulis : Drs. La Ode Yadi/Kemenag Kab. Muna
Editor : Waliullah. S. IP
Dibaca : 103 kali