Rabu, 12 Desember 2018

Kepala Kemenag Muna Bahas Optimalisasi Sinergitas KUA dengan Pemerintah

  • Jum'at, 09 November 2018 07:23 WIB

Raha, (Inmas Sultra)--- Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Muna Drs Muhammad Basri MPd memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan tugas-tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Se Kab. Muna, didampingi Kasubbag TU Drs Jamri Sakuna MPd, bersama Kasi Bimas Islam La Ode Abdul Syukur SAg serta Bendahara Kemenag Kab. Muna Minarni Malik SE, Kamis (8/11).

Rapat yang dilaksanakan di Aula Kemenag Kab. Muna  membahas beberapa hal penting, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran dan hal-hal lain menyangkut tugas dan fungsi seksi Bimas Islam khususnya KUA.

Muhammad Basri dalam arahannya mengatakan bahwa anggaran 521219 itu adalah anggaran operasional belanja barang dan operasional lainnya, agar dilaksanakan sesuai peruntukannya.

"Terkait dengan  pelaksanaan kegiatan pada akun 521219 ini, sudah jelas bahwa yang bisa dibiayai adalah operasionalnya saja seperti spanduk, ATK, snack/ makan. Untuk honor dan transport tidak diperbolehkan," katanya.

Lanjut Muhamnad Basri, dalam melaksanakan suatu kegiatan hendaknya jelas payung hukumnya seperti menyangkut SK Penetapan, jumlah peserta, jadwal, pemateri dan sebagainya.

"Selanjutnya sehubungan dengan kenaikan honor penyuluh agama Islam non PNS tahun 2019, saya mengimbau seluruh Kepala KUA Kecamatan agar menyampaikan kepada para penyuluh honorer, untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya, terutama dibidang-bidang sasaran penyuluh. Ingat bidang sasaran yang 8 item yaitu Pembinaan Buta Huruf Al Qur'an, Perkawinan dan Keluarga Sakinah, Zakat dan Wakaf, Kerukunan Umat Beragama, Pemberantasan Narkoba dan HIV/AIDS, Radikalisme dan Aliran Sempalan serta Produk Halal," jelasnya.

Terakhir Muhammad Basri menyampaikan kepada Kepala KUA. Kecamatan agar selalu bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Camat dan Kepala Desa/Lurah.

"Tolong sinergikan diri dengan Pak Camat, Pak Kades/Lurah tentang program-program Keagamaan lebih awal agar mereka mau berperan serta dan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan kita, agar bisa terkafer pada Musrenbang, sehingga kegiatan- kegiatan keagamaan di lokasi kita  bisa mendapatkan bantuan pembinaan dari Pemda," pungkasnya.

Dikesempatan yang sama, Jamri Sakuna mengatakan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bahwa sesuai kesepakatan penyetoran Daftar Hadir Pegawai ditetapkan tanggal 5 bulan berjalan untuk kelancaran pembayaran LP.

Sementara itu tambah Jamri Sakuna, Laporan Kinerja Harian disetor tanggal 10 bulan berjalan untuk kelancaran Pembayaran Tunjangan Kinerja (Kinerja), sedangkan untuk penyetoran SP2D paling lama 5 hari kerja sudah dibuatkan laporannya.

"Selanjutnya mengenai Barang Milik Negara (BMN) kami sudah melakukan penghapusan terhadap lemari, meja, dan kursi dan lainnya dibawah tahun pengadaan 2010 sedangkan untuk kendaraan bermotor nanti menyusul," terangnya.

Rapat koordinasi diikuti Kepala KUA Kec. Se Kab. Muna.

Sumber : La Ode Yadi
Penulis : Wa Ode Asnani. S. IP
Editor : Wa Ode Asnani. S. IP
Dibaca : 48 kali