Minggu, 29 November 2020

Peran FKUB Harus lebih Ditingkatkan Dalam Menyikapi Persoalan Umat Beragama

  • Minggu, 14 Oktober 2018 15:26 WIB
Foto bersama peserta dialog kerukunan umat beragama

Kolaka (Inmas Sultra) --- Sebagai Forum Kerukunan umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Dialog Lintas Agama Dengan Kalangan Masyarakat dan Profesi yang diselenggarakan oleh FKUB Kab. Kolaka bekerjasama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara Sabtu (13/10) di Kab. Kolaka, merupakan salah satu fungsi dan peran FKUB.

Disamping itu, fungsi lainya menampung, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan Kebijakan pemerintah daerah, melakukan sosialisasi peraturan perundang – undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Pada dialog kali ini ada beberapa hal yang menjadi bahan pembicaraan yang diungkapkan oleh peserta dialog antara lain; respon FKUB dalam memberikan rekomendasi izin membangun rumah ibadah, anggaran FKUB, pemberdayaan sekretariat bahkan perkawinan beda agama bahkan sesama jenis.

Kakanwil Kemenag Prov. Sultra, H. Abdul Kadir menanggapi beberapa permasalahan yang diungkapkan peserta dialog bahwa dalam mendirikan  tempat ibadah harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dengan mendapatkan rekomendasi FKUB.

"Pembangunan rumah ibadah itu penting, namun perlu kajian lebih jauh terkait tata letak ditengah masyarakat. Hal ini kita harus pahami agar lebih memberdayakan rumah ibadah," respon Abdul Kadir.

Selanjutnya mengenai anggaran pengelolaan FKUB, Kakanwil juga mengatakan bahwa dalam penganggaran operasional Kemenag sudah mencakup anggaran untuk kegiatan FKUB bahkan pemerintah daerah pun sudah mengalokasikan dana untuk itu.

"Saya mengapresiasi pemerintah Kab. Kolaka karena setahu saya baru FKUB Kolaka yang bahkan intensif pengurus pun ada dari pemerintah daerah. Hal ini harus menjadi motivasi yang lebih untuk meningkatkan program kegiatan FKUB yang menyangkut umat beragam,"   harapnya.

Selanjutnya tentang perkawinan beda agama sudah diatur dalam undang-undang, tinggal dilaksanakan dengan bijak. 

"Untuk pengesahan perkawinan sesama jenis yang kabarnya akan di ajukan oleh beberapa fraksi masih perlu diuji kebenarannya apakah masih tahap penawaran atau kesepakatan sehingga tidak menimbulkan hoax," tanggap Abdul Kadir.

"Jika LGBT disetujui keabsahannya, siapapun atau partai apapun akan kehilangan kepercayaan dan tidak ada satupun agama yang sepaham dengan prilaku itu," tegasnya mengakhiri.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Kolaka, Haris Harun menambahkan tentang izin pembangunan rumah ibadah yang terkesan dihalang-halangi harus ada izin atau rekomendasi kajian dari FKUB. 

"FKUB merupakan forum yang sudah mengakomodir keterwakilan semua agama sehingga bukan berarti pemerintah menghalang-halangi penerbitan izin rumah ibadah, kami sebagai pemerintah memberdayakan FKUB untuk mengkaji lebih jauh keberadaan tempat ibadah tersebut," tambahnya.

"2019 nanti ada program pemerintah daerah sehubungan dengan pembinaan kerukunan umat beragama dengan rencana anggaran 250 juta. Koordinasi, konsultasi dan perencanaan sangat diperlukan untuk mewujudkan semua itu," mengakhiri.

Dari keterwakilan tokoh agama yang diundang pada dialog ini semua memberikan tanggapan maupun usulan demi terciptanya kehidupan beragama yang rukun dalam bermasyarakat. Dan kesimpulan dari dialog ini harus ada ketegasan dan keseriusan untuk lebih baik, dan itu menjadi komitmen bersama. (AJ)

Sumber : -
Penulis : Rahmad. S.Pd., M.Pd
Editor : Rahmad. S.Pd., M.Pd
Dibaca : 429 kali