Sabtu, 14 April 2012, 00:07 –
Pengumuman Honorer K-1 Menuai Banyak Protes

La Pili: “BKD Sultra Jangan Lempar Tanggungjawab”

(Humas Kemenag Sultra) —- Para pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra jangan melempar tanggungjawab dengan melimpahkan semua urusan pengumuman kelulusan honorer K-1 ke pusat. BKD diminta tetap harus bisa memberi penjelasan dan laporan secara detail soal hasil yang dipublikasikan melalui internet tersebut.

“Ada banyak protes maupun pengaduan yang kami terima. Jangan sampai terjadi permainan tangan-tangan usil, sehingga 90 orang honorer menjadi korban. Dari 311 honorer K-1 yang dikirim BKD Sultra, tidak semua keluar melalui internet. Atau, ada 90 orang yang telah hilang namanya. Nah, ini yang akan kita kawal agar BKD bisa memberikan penjelasan. Toh, kalau memang permasalahan berada di pusat, kita akan pertanyakan ke sana bersama BKD,” tegas Wakil Ketua DPRD Sultra, La Pili usai menggelar rapat bersama pihak BKD, beberapa waktu lalu.

Alasan yang dilontarkan pihak BKD selama ini yang cenderung lepas tangan dengan persoalan yang ada, dianggap La Pili bukan sebuah jawaban tepat. Sebab harapan masyarakat khususnya honorer, ada penjabaran dan solusi mengapa jumlah data yang dikirim tidak sesuai dengan data yang diumumkan. Apalagi, jumlahnya kemudian cukup membludak. BKD hingga kemarin belum bisa menjelaskan secara utuh persoalan tersebut sehingga DPRD meminta untuk menelusuri secepatnya sebagai dasar dalam mengambil langkah berikut.

“Kita ingin melihat bukti jika memang penentuan itu menjadi kewenangan pusat. Nah, yang menjadi persoalan, tidak mungkin arus bawah tidak mengetahui itu. Artinya BKD harus pro aktif, jika ada kejanggalan ungkapkan kenapa bisa terjadi seperti itu. DPRD memberi warning agar masalah ini bisa diketahui secara jelas. Sudah sangat semrawut. Contohnya, sudah diketahui 90 orang tidak tercover, apa sebabnya tidak logis kalau hanya menjawab itu keputusan BKN. Pasti BKD tahu, ya jelaskan kepada kami,” sambungnya.

Untuk diketahui, rapat yang berlangsung di gedung parlemen Sultra itu merupakan langkah awal DPRD meminta keterangan BKD. La Pili berharap, agar dalam pengumuman honorer K-2 yang akan dilansir nanti bisa mengikuti tes dan data yang dikirim tidak boleh tercecer atau berkurang. “ Kita mendengar alasan rasional dari BKD. Tapi hasilnya seolah lepas tangan, yang jelas sekali lagi saya katakan, tidak mungkin pemerintah pusat mengeluarkan keputusan jika tidak diketahui daerah,” ulangnya, penuh penekanan.

Sementara itu Kepala BKD Sultra, Tony Herbiansyah mengatakan, seluruh hasil pengumuman Honorer K-1 telah diumumkan, pihaknya tinggal menunggu sanggahan untuk memberikan solusi atau bantuan. Meski begitu, ia tetap beranggapan data yang dikirim dengan hasil yang keluar melalui internet tidak mengalami perbedaan. “ Hasilnya sama, sesuai rapat kami di Makassar. Solusinya kita menunggu pengaduan, jika memang ada yang akan diperjuangkan, kita bersama dengan DPRD akan memperjuangkan itu,” diplomasinya.

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.045795 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.68
Jumlah pengunjung: 1632455
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.