Rabu, 3 Juli 2013 –
Irjen Kemenag RI Paparkan “Membangun Zona Integritas Menuju WBK

Moch. Jasin: ‚ÄúVisi Itjen, Menjadi Pengendali dan Penjamin Mutu Kinerja Kementerian Agama‚ÄĚ(Humas Kemenag Sultra) —- Visi Inspektorat Jenderal adalah menjadi pengendali dan penjamin mutu kinerja Kementerian Agama. Demikian ditegaskan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (Irjen Kemenag RI), DR. H. Moch. Jasin, Selasa, (2/7/2013) malam, saat menyampaikan materinya dengan judul ‚ÄúMembangun Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)‚ÄĚ, pada Sosialisasi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di plaza Kubra Kota Kendari.

Ia menjelaskan, untuk pencapaian visi tersebut, Itjen mengaktualisasikan sejumlah misi. ‚ÄúPertama adalah Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen. Yang Kedua Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi. Ketiga, Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan. Kemudian Meningkatkan peran sebagai konsultan dan katalisator peningkatan kinerja,‚ÄĚ jelasnya.

Selain itu, upaya mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, juga menjadi salah satu misi yang mesti dilaksanakan. ‚ÄúTermasuk, Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui pengawasan dengan pendekatan agama (PPA), Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi, serta Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan,‚ÄĚ urai Moch. Jasin.

Di hadapan Kepala Kanwil Kemenag Sultra, H. Muchlis A. Mahmud, para pejabat eselon III dan IV serta para pimpinan Pondok Pesantren dan Kepala Madrasah se Sultra, Irjen Kemenag ini juga mengungkapkan tugas Inspektorat Jenderal, yang meliputi Quality Assurance, Consulting Partner, Early Warning System, dan Strengthening of Public Services.

Sejumlah dasar hukum yang menjadi pijakan kinerja Itjen, tak luput dari ulasannya, antara lain, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

‚ÄúSelain itu, Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L dan Pemerintah Daerah, Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintahan Daerah,‚ÄĚ urai Moch. Jasin.

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.067007 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 1455599
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.