Jumat, 21 Juni 2013, 09:29 –
Guru Wajib Verifikasi NUPTK

(Humas Kemenag Sultra) —- Mulai 2013, secara nasional guru diwajibkan melakukan verifikasi dan validasi data Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Pemutakhiran Data NUPTK ini, di bawah tanggung jawab Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan – Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP).

Bila mengabaikan verifikasi NUPTK, maka guru atau Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dianggap tidak aktif. Program ini digunakan sebagai sumber referensi utama untuk pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan mutu PTK yang dilaksanakan Direktorat Kemdikbud.

Koordinator NUPTK Sulawesi Tenggara (Sultra), Magisrahayu, S.Kom., MT. menjelaskan pemuktahiran data ulang NUPTK tahun 2013 dilaksanakan sekitar Agustus, “Verval NUPTK itu ada perbedaan dari tahun sebelumnya, sekarangkan sudah media online jadi kita akan mendistribusikan akun khusus tiap sekolah melalui Dinas Pendidikan setempat,” terangnya.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan akan mengadakan pelatihan sosialisasi untuk pemutahiran data NUPTK yang baru ini di dua belas kabupaten/kota di Sultra, “Tahap pertama kami hanya mengundang tiga kabupaten saja dalam satu kali pelatihan. Mengingat ruangan disini masih terbatas,” ujar Magisrahayu.

Masing-masing koordinator pada 201 kecamatan di Sultra akan mengikuti pelatihan tersebut, guna untuk membantu sekolah, utamanya yang masih kekurangan operator maupun fasilitas.

Pemuktahiran ulang data NUPTK ini, baik yang PNS maupun non PNS terkait dengan pengusulan, atau pemberkasan sertifikasi. Tahun lalu, pengurusan NUPTK tidak sesuai yang disyaratkan. Mengantisipasi kondisi tadi tidak terulang, PTK wajib mengisi formulir secara online. Data yang dimasukkan akan terungkap mana yang layak diverifikasi dan tidak layak, karena pusat dapat memeriksa langsung datanya melalui medial sosial

Kasi Penjaminan Mutu Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan Nasional, Amran S.Pd., mengatakan pembagian akun ini sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah, kecuali TK yang belum lengkap.

“Khusus TK baru sekitar 38 sekolah yang sudah dapat akun, dan masih banyak yang belum terutama yang swasta. Hal itu dipengaruhi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Tetapi kalau dari tigkat SD hingga SMA sudah kebagian semua, tinggal penggunaaannya yang masih belum dimaksimalkan,” ungkapnya. (KP)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.070486 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.68
Jumlah pengunjung: 1650358
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.