Rabu, 8 Mei 2013 –
Honorer K-1 Belum Tentu Jadi CPNS

(Humas Kemenag Sultra)—- Pegawai honorer Kategori Satu (K-1) yang sebelumnya dinyatakan lolos verifikasi oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) belum bisa bernafas lega. Setelah hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan, lebih dari 50 persen honorer K-1 dinyatakan gagal diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), karena dinilai tidak memenuhi kriterea.

Khusus di Sultra, hasil audit yang diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, dari 12 Kabupaten/Kota plus Pemprov Sultra hanya data honorer K-1 Kota Bau-bau kemungkinan akan berkurang. Sementara 11 daerah lainnya ditambah Pemprov Sultra menunjukan data honorer K-1 yang diserahkan ke BKN dinyatakan berkasnya telah memenuhi kriterea oleh audit BPKP. Kemudian berkas tersebut dianggap memenuhi syarat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya untuk diangkat menjadi CPNS.

Kepala Plh BKD Sultra, Hj Nur Endang Abbas mengatakan hasil ATT menunjukan sebagian besar honorer K-1 atau sebanyak 8.371 orang yang tersebar di 32 daerah dinyatakan bermasalah sehingga tidak bisa diangkat menjadi CPNS. Tidak diakomodirnya honorer K-1 dikarenakan persoalan dokumen. “Data yang diserahkan BKD dinilai masih bermasalah, untuk itulah BKN meminta BPKP untuk mengkaji ulang berkas honorer K-1 sebab ditemukan adanya kejanggalan. Selain itu, sejumlah keberatan pada seleksi pengangkatan honorer K-1 di beberapa daerah,“terangnya.

Audit BPKP ini, untuk mengkaji ulang kevalidan data yang diserahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setelah banyaknya aduan kecurangan pada proses seleksi honorer K-1 di daerah. Misalkan ditemukan, adanya berkas yang dipaksakan padahal tidak memenuhi syarat. Disatu sisi ada berkas yang layak namun tidak diakomodir pada proses seleksi. Temuan-temuan ini yang kemudian, BKN meminta BPKP untuk melakukan audit ulang. Selanjutnya hasil ATT ini disampaikan kepada BKD seluruh Indonesia untuk ditindak lanjuti, salah satunya BKD Bau-bau.

Untuk honorer K-1 lingkup Pemprov tambahnya, 98 orang yang dinyatakan lolos verifikasi oleh BKN dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) beberapa waktu lalu berhak mengikuti proses untuk menyandang status PNS. Diakomodirnya, 98 honorer K-1 juga sebagai jawaban bahwa proses seleksi honorer K-1 yang selama ini dianggap syarat kecurangan oleh sejumlah pihak akan terbantahkan.

Selanjutnya, setiap BKD yang berkas honorer K-1nya bermasalah, diharuskan menyerahkan ulang datanya. Namun sejumlah nama yang dinyatakan gugur tidak boleh lagi diikut sertakan untuk diajukan pada proses seleksi selanjutnya. Namun demikian, pemerintah masih membuka kesempatan bagi honorer K-1 yang tidak lolos ATT yang keberatan.

BKN dan Kementerian saat ini masih menerima pengaduan terkait hasil keputusan audit BPKP. “Jadi kalau masih kurang puas dengan hasil ATT, honorer K-1 dipersilahkan mengajukan klarifikasi yang disertai bukti-bukti akurat. Kalau datanya benar dan valid, bukan tidak mungkin status TMK diubah menjadi MK,“pungkas Nur Endang yang juga menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP dan KB) Sultra. (KP)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.071945 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 1477400
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.