Tiga Aset Pemprov Resmi Diserahkan Ke Kemenag Sultra

Waliullah, S.Ip 14-11-2017 (11:43:29) Berita 265 times
Kendari, (Inmas Sultra) --- Akhirnya beberapa aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi diserahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Aset Pemprov Sultra yang akan dilepas dalam bentuk hibah berupa tanah dan bangunan meliputi, tanah kantor wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Sultra dengan luas tanah 7.292 m2, tanah Asrama Haji Kendari dengan luas tanah 40.000 m2, dan tanah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kendari dengan luas tanah 18.047 m2.

“Keberadaan barang daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dikelola secara baik dan benar pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan baran daerah yang memenuhi akuntabilitas serta dalam upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum atas penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah,” ujar Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sultra, Tahrir Tasruddin dalam Sidang Paripurna DPRD Sultra, Senin (13/11).

Pada 2 November 2017, lanjut Tahrir, Pansus DPRD Sultra telah melakukan peninjauan lapangan untuk melihat kondisi riil dan obyek yang akan dihibahkan, dan selanjutnya pada 7 November 2017, Pansus duduk bersama dengan pihak pemerintah daerah dalam rangka membahas usul yang dimaksud.

“Berdasarkan hasil pembahasan dan peninjauan lapangan Pansus DPRD Sultra berkesimpulan bahwa usul persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah berupa hibah tanah dan bangunan sudah dapat disetujui dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tenggara, Dr. Abdul Kadir, M.Pd, mengatakan persetujuan hibah aset berupa lahan di Asrama Haji dari Pemprov ke Kemenag akan mempercepat pembangunan menara haji di daerah itu.

"Alhamdulillah melalui paripurna DPRD Sultra hari ini, telah menyetujui penyerahan atau hibah aset berupa lahan Pemprov tempat berdiri bangunan asrama haji Kendari saat ini untuk menjadi milik Kemenag," kata Abdul Kadir usai hadiri paripurna hibah tersebut di Kendari.

Ia mengatakan, dengan hasil paripurna itu akan ditindak lanjuti bersama pelaksana tugas Gubernur Sultra agar dokumen kepemilikan itu diberikan ke Kemenag Sultra.

"Dokumen itu akan kami bawa ke Kementerian Agama RI di Jakarta sebagai bahan pertimbangan untuk mengucurkan dana pembangunan tower haji tersebut," kata Abdl Kadir.

Ia berharap, saat menghadap di Kementerian Agama RI nantinya bisa didampingi bersama ketua DPRD Sultra dan pelaksana tugas Gubernur Sultra sehingga pusat lebih yakin.

"Karena sebenarnya kalau melihat struktur penganggaran tahun 2018 sudah terlambat untuk mendapatkan pembiayaan itu, tetapi kalau ada dukungan dan kemauan dari pemprov Sultra bersama DPRD maka itu akan menjadi pertimbangan pusat agar tetap mendapat porsi anggaran," katanya.

Abdul Kadir mengaku, untuk tahap pertama dibutuhkan dana sekitar Rp55 miliar sampai Rp75 miliar untuk pembangunan menara haji tersebut.

Berita lainnya