MENUJU WORLD CLASS BUREAUCRACY (WCB) 2018 SEKJEN NUR SYAM TANTANG KANWIL KEMENAG BENTUK PTSP

Rahmad. S.Pd., M.Pd 30-11-2017 (18:25:45) Berita 258 times
Yogyakarta (Inmas Sultra) – Dalam rangka mengapresiasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kanwil Kemenag DIY, Biro Ortala dan Kepegawaian Kementerian Agama RI gelar Koordinasi Pembentukan dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama (PTKA), Kamis (30/11) di Aula Kanwil Kementerian Agama DIY.

Di hadapan sekitar 120 peserta dari 34 provinsi se-Indonesia yang terdiri dari Kasubbag Ortapeg, Kasubbag Inmas dan Kasubbag Umum, Sekjen Kemenag RI, Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si menyambut positif penyelenggaraan PTSP di Kanwil Kemenag DIY yang berhasil diwujudkan dalam kurun waktu cukup singkat. Di awali dengan merombak ruang Sub Bagian Umum menjadi ruang PTSP yang dianggap cukup eksklusif. PTSP dengan 23 layanan merupakan sebuah terobosan  baru sebagai wujud birokrasi yang bertaraf Internasional sebagai agen perubahan yang patut ditularkan ke Kanwil Kemenag di provinsi lain.

Menurut Nur Syam, ada tiga hal yang menjadi tantangan Kemenag ke depan. Pertama, Kesenjangan sosial sebagai isu yang luar biasa. Kedua, Gratifikasi seperti pada pelayanan pernikahan. Ketiga, Radikalisme. Dalam hal ini terdapat 22,2 % ASN yang tertarik dengan gerakan khilafah Islamiyah, ini dianggap sudah melanggar sumpah PNS.

Lebih jauh, Pejabat yang menempuh S3 di Universitas Airlangga ini menegaskan bahwa tahun 2017 merupakan tahun pembentukan e-Government. Pada dasarnya Kemenag sudah memiliki banyak program elektronik berbasis aplikasi, namun problematikanya terletak pada sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi.

PTSP sebagai salah satu program yang mampu mendukung World Class Bureaucracy (WCB), sehingga perlu adanya keseriusan untuk penyelenggaraan PTSP. “Saya ingin melihat provinsi mana yang di awal tahun 2018  sudah menyelenggarakan PTSP. Saya berharap Kanwil di seluruh Indonesia menjadi agen PTSP,” sambung Nur Syam memberi semangat.

Pejabat kelahiran Tuban ini mengungkapkan bahwa adanya PTSP sebagai wujud upaya menghadirkan birokrasi yang bersih, efisiensi dalam penggunaan dana dan efektifitas waktu. Dalam reformasi birokrasi keberhasilan Kemenag yang sudah dicapai supaya ditampilkan agar menjadi contoh.

“Saya berharap para peserta mampu menjadi agen-agen e-Government PTSP serta mampu memprovokasi Kementerian yang ada di provinsi masing-masing untuk segera membuka layanan tersebut”, pungkas Nur Syam mengakhiri sambutannya. (rhd)
 

Berita lainnya