Kakanwil Sultra Himbau Netralitas ASN Kemenag

Rahmad. S.Pd., M.Pd 10-03-2018 (12:08:45) Berita 264 times
Kendari (Inmas Sultra) --- Kementerian Agama Sulawesi Tenggara mengingatkan seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) termasuk non-ASN di lingkup Kemenag agar menjaga netralitas pada pilkada serentak 2018 di daerah itu.

"Dalam setiap kesempatan saya sampaikan kepada ASN Kemenag, baik yang menduduki jabatan sturktural, jambatan fungsional, penghulu, penyuluh PNS dan non-PNS, agar jaga netralitas," kata kepala Kanwil Kemenag Sultra, Abdul Kadir, di Kendari, Jumat.

Sebagai instansi vertikal kata dia, Kemenag Sultra memiliki ASN dengan dengan struktur hirarki hingga sampai ke pedesaan atau kelurahan, sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan atau terlibat pada kegiatan politik praktis.

"Terdapat empat pilkada serentak di Sultra pada 2018 yakni Pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati Konawe, Pemilihan Bupati Kolaka dan Pemilihan Wali Kota Baubau," katanya.

Ia mengatakan, netralitas ASN bukan berarti tidak gunakan hak konsitutisionalnya untuk pemilih, tetapi yang harus dihindari adalah menghadiri kegiatan salah satu tim pasangan calon yang berhajat pada kegiatan demokrasi tersebut.

"Kita boleh kagum, boleh simpatik dan boleh mendukung pada kandidat tertentu, tetapi dukungan itu saat berada di dalam tempat pemungutan suara atau TPS," katanya.

Menurutnya, karena Kemenag bergerak di bidang keagamaan dan bidang pendidikan maka sedapat-dapatnya atau diharuskan menjaga ungkapan sikap dan perilaku yang bernuansa bisa diterjemahkan bahwa bagian kegiatan partai politik.

"Singkatnya, kita harus jaga suasana kondusif di tengah-tengah keluarga ASN Kemenag," katanya.

Ia juga mengigatkan para da`i sebagai penceramah saat diundang di masjid atau di lembaga pendidikan, harus mengemas kalimat agar tidak dimaknai mendukung salah satu pasangan calon.

Yang tidak kalah penting lagi yang harus dipahami ASN itu adalah hendaknya melek dari media sosial.

"Sudah ada satu ASN Kemenag Sultra karena ketidaktahuan, atau karena kekaguman pada salah satu tim sehingga dia tertangkap pada pelangggaran sebagai ASN yang bisa dimaknai terlibat. Kalau dalam situasi seperti ini maka jangan sampai melalui medsos, kita sengaja atau tidak sengaja menjadikan bagian berfoto atau berkomentar yang dimaknai mengarahkan atau mengkampanyekan pasangan calon," katanya.

Abdul Kadir juga mengaku akan perbanyak dialog, baik secara formal maupun informal pada tokoh-tokoh agama untuk berikan pemahaman bahwa ini ada batasan yang bisa dimasuki dan tidak, sekaligus bagaimana mengawal proses demokrasi supaya ada pencerdasan kepada masyarakat.

"Kita harus bebaskan masyarakat dari permainan yang bisa teriming-iming yang tidak mendidik sehingga bisa mempengaruhi kualitas demokrasi seperti tergoda politik uang, kampanye hitam," katanya.

Ia menegaskan, jika ada laporan keterlibatan ASN Kemenag dalam kegiatan politik praktis maka akan segera dipangggil untuk dikedepankan aspek pembinaan. (Rhd)<!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_180310_120923_463.sdoc-->

Berita lainnya